Sumber gambar: Google

Ancaman konflik di Laut Cina Selatan terhadap kedaulatan Indonesia merupakan isu yang kompleks dan penting dalam konteks keamanan regional. Laut Cina Selatan adalah jalur maritim strategis yang menjadi titik penting bagi perdagangan dan keamanan global. Kawasan ini kaya akan sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi, serta menjadi tempat berlabuhnya sejumlah besar kapal dagang yang melintasi wilayah tersebut setiap tahunnya. Namun, klaim yang saling bertentangan atas wilayah ini oleh negara-negara di sekitarnya, termasuk China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan, telah menyebabkan ketegangan yang meningkat di kawasan tersebut.

Indonesia, sebagai negara maritim dengan kedaulatan yang juga terkait dengan Laut Cina Selatan, memiliki kepentingan yang signifikan dalam mengatasi potensi konflik di wilayah tersebut. Kedaulatan Indonesia terkait dengan Laut Cina Selatan terutama terkait dengan kepulauan Natuna yang berada di sebelah utara Laut Cina Selatan. Pulau-pulau ini merupakan bagian integral dari wilayah Indonesia dan dihuni oleh penduduk asli yang telah lama bermukim di sana.

Salah satu ancaman terbesar terhadap kedaulatan Indonesia di Laut Cina Selatan adalah klaim yang dilakukan oleh China atas sebagian wilayah tersebut, termasuk klaim yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna. China telah secara aktif melakukan klaim atas sebagian besar Laut Cina Selatan dengan mengacu pada “garis sembilan” yang tidak diakui secara internasional. Tindakan China yang secara rutin melakukan patroli militer dan operasi penangkapan ikan ilegal di perairan Natuna telah menimbulkan ketegangan antara kedua negara.

Selain klaim yang dilakukan oleh China, isu sumber daya alam juga menjadi sumber ketegangan di Laut Cina Selatan. Sumber daya alam yang melimpah di wilayah ini, seperti minyak dan gas bumi, telah menjadi objek persaingan antara negara-negara di kawasan tersebut. Ketegangan semakin meningkat ketika negara-negara tersebut menggunakan kekuatan militer untuk melindungi klaim mereka atas sumber daya alam di wilayah tersebut.

Dalam menghadapi ancaman konflik di Laut Cina Selatan, Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk mempertahankan kedaulatannya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kehadiran militer di wilayah Natuna dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara lain dalam mengatasi klaim yang tumpang tindih. Indonesia juga telah aktif dalam memperjuangkan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS), sebagai landasan untuk menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan.

Namun, upaya Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya di Laut Cina Selatan tidaklah mudah. Ketegangan yang terus meningkat di kawasan tersebut menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk mencegah eskalasi konflik. Diplomasi yang kuat dan kerjasama antar negara adalah kunci untuk mengatasi ancaman konflik di Laut Cina Selatan. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat kemampuan militer dan pengawasan wilayahnya guna memastikan bahwa kedaulatannya di Laut Cina Selatan tetap terjaga.

Apalagi kepentingan Tiongkok ini sangat besar di Indonesia ini mulai dari investor-investor yang berinvestasi di NKRI ini.  Selain itu kita sebagai masyarakat umum harus waspada juga terhadap konflik ini, rasa nasionalisme dan patriotisme kita juga harus dipertahankan dalam menyikapi issue ini, disamping pemerintah telah melakukan kerja keras untuk mempertahankan NKRI ini kita sebagai masyarakat iut berpartisipasi agar konflik di Laut Cina Selatan segera diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan yang humanis.

Ancaman konflik di Laut China Selatan terhadap kedaulatan Indonesia adalah masalah kompleks yang membutuhkan pendekatan yang cermat dan berimbang. Namun ada beberapa pendekatan yang harus dilakuakan oleh pemerintah saat ini dan yang akan datang:

1. Pentingnya Diplomasi:* Diplomasi tetap menjadi instrumen utama dalam menyelesaikan sengketa di Laut China Selatan. Indonesia harus terus berupaya melalui forum-forum regional dan internasional untuk mencapai solusi yang damai dan menghormati hukum internasional.

2. Peran ASEAN:* ASEAN memiliki peran kunci dalam mengelola sengketa di Laut China Selatan. Indonesia, sebagai anggota ASEAN, harus terus mendukung peran organisasi ini dalam memfasilitasi dialog dan kerja sama antara negara-negara yang terlibat.

3. Penguatan Kapasitas:* Indonesia perlu terus memperkuat kapasitas pertahanan dan keamanannya, khususnya di wilayah maritim yang terkait dengan Laut China Selatan. Ini mencakup peningkatan patroli, pemantauan, dan penegakan hukum di wilayah tersebut.

4. Hukum Internasional:* Indonesia harus tetap mengadvokasi prinsip-prinsip hukum internasional, terutama UNCLOS, sebagai landasan hukum bagi klaim kedaulatan di Laut China Selatan. Pematuhan terhadap hukum internasional akan membantu mencegah eskalasi konflik.

5. Kerja Sama Regional:* Kerja sama regional dengan negara-negara tetangga dan mitra regional lainnya juga penting dalam menghadapi ancaman konflik di Laut China Selatan. Hal ini mencakup kerja sama dalam bidang keamanan, ekonomi, dan pertahanan untuk memperkuat stabilitas di wilayah tersebut.

Dengan mengambil pendekatan yang bijaksana dan berimbang, Indonesia dapat terus berperan aktif dalam mengelola ancaman konflik di Laut China Selatan sambil menjaga kedaulatan dan kepentingan nasionalnya.

Penulis : Muhamad Fadhil Ismayana